Arek Malang – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait kabar mengenai penangguhan kelulusan Program Doktor (S3)-nya di Universitas Indonesia (UI). Isu ini menjadi perbincangan hangat setelah pihak UI mengumumkan bahwa kelulusan Bahlil ditangguhkan karena adanya evaluasi mendalam terhadap program studi tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/11) sore, Bahlil menegaskan bahwa ia sudah mendapatkan informasi mengenai penangguhan tersebut. Namun, ia membantah bahwa kelulusannya secara resmi ditangguhkan oleh UI. Menurutnya, proses wisuda memang direncanakan pada bulan Desember 2024, sesuai dengan jadwal yudisium yang akan dilaksanakan pada bulan yang sama.
“Saya belum tahu isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat. Yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember (2024). Dan saya kan menyertakan lulus itukan setelah yudisium dan yudisium saya kan Desember,” ujar Bahlil. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini ia sedang melakukan perbaikan pada disertasinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pihak UI. Bahlil pun mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kampus untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci. “Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI saja ya,” tambahnya.
Keputusan UI dan Evaluasi Program Doktor
Universitas Indonesia sebelumnya mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penangguhan kelulusan Bahlil Lahadalia dari Program Doktor (S3) yang diambilnya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG. Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, KH Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola akademik yang lebih baik dan berlandaskan prinsip keadilan serta transparansi.
“Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL (Bahlil Lahadalia) mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” ujar Yahya dalam keterangan tertulisnya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi empat organ UI sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen lembaga dalam menjaga integritas serta kualitas akademik.
Selain mengumumkan penangguhan kelulusan, Yahya Cholil Staquf juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul terkait gelar Doktor Bahlil Lahadalia. Menurutnya, permasalahan ini mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem akademik UI yang harus segera dibenahi. “UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik,” jelasnya.
Investigasi Mendalam oleh UI
Untuk menindaklanjuti temuan ini, Universitas Indonesia telah membentuk Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tim ini terdiri dari anggota Senat Akademik dan Dewan Guru Besar, yang melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG. Audit ini mencakup berbagai aspek penting seperti pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi ilmiah, syarat kelulusan, serta pelaksanaan ujian disertasi.
Dalam proses audit, Tim Investigasi menemukan sejumlah kekurangan dalam tata kelola program studi doktoral tersebut. Penemuan ini mengarahkan UI untuk mengambil tindakan tegas guna memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga dan standar akademik tidak dilanggar. Keputusan penangguhan kelulusan Bahlil Lahadalia diambil sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mencoreng reputasi institusi akademik sebesar UI.
Respons Bahlil Lahadalia dan Polemik yang Berkembang
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia tampaknya masih yakin bahwa kelulusannya tidak ditangguhkan secara permanen, melainkan hanya tertunda hingga proses yudisium selesai. Menurut Bahlil, perbaikan pada disertasinya merupakan bagian dari prosedur yang normal dalam penyelesaian studi doktoral. Namun, tanggapannya ini tidak sepenuhnya meredakan spekulasi publik mengenai adanya pelanggaran dalam proses akademik yang melibatkan dirinya.
Polemik ini juga memicu berbagai tanggapan dari kalangan akademisi dan masyarakat luas. Banyak yang menilai bahwa kasus ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola akademik di perguruan tinggi, terutama terkait dengan program pascasarjana. Beberapa pihak menyoroti bahwa evaluasi yang dilakukan oleh UI menjadi langkah yang tepat dalam memperbaiki kualitas dan integritas akademik yang sering kali dipertaruhkan oleh kasus-kasus seperti ini.
Ke depannya, Universitas Indonesia diharapkan dapat memperbaiki sistem dan prosedur yang ada untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Evaluasi mendalam yang dilakukan oleh UI juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya dalam menjaga standar akademik yang tinggi dan memperketat pengawasan terhadap program studi yang diselenggarakan.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia menyatakan akan terus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pihak UI hingga proses kelulusannya selesai secara resmi. Ia pun mengimbau kepada semua pihak untuk menunggu hasil keputusan akhir dari sidang etik yang akan dilakukan oleh Universitas Indonesia sebagai tindak lanjut dari investigasi yang telah dilakukan.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penyelenggaraan program doktoral yang memegang peran penting dalam mencetak lulusan berkualitas tinggi di Indonesia.
